:

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) melalui Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 telah mengatur mengenai pembebasan 100% atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali yg lalu disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017.

Pengenaan tarif BPHTB 0% diberikan terhadap perolehan hak untuk pertama kali yang meliputi, pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak ini dapat berupa transaksi jual-beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Sedangkan dalam pemberian hak baru meliputi kelanjutan pelepasan hak baru atau di luar pelepasan hak. Pengenaan 0% ini diberikan kepada :

- Hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Untuk pertama kali perolehan hak karena pemindahan hak atau pemberian hak baru; dan
- Dengan NPOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Artinya pengenaan BPHTB ini hanya berlaku kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru pertama kali memperoleh pemindahan hak atau pemberian hak baru berupa tanah dan/atau bangunan dengan NPOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Wajib Pajak Orang Pribadi ini hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Daerah atau Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang.

Bagi Warga Provinsi DKI Jakarta yang ingin mendapatkan pengenaan 0% atas BPHTB, maka harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dokumen persyaratan umum dan khusus.

Singkatnya begini, gratis BPHTB atau istilah awamnya pajak pembeli dan gratis BPHTB untuk pemberian hak baru saat pengajuan pensertifikatan tanah ini diberikan secara bersyarat. Adapun syaratnya secara garis besarnya sebagai berikut:

Nah… kalau semua syarat tersebut terpenuhi, barulah bisa mengajukan permohonan pembebasan BPHTB ke dispenda setempat

Dokumen persyaratan umum ini terdiri atas :

surat permohonan harus memuat :
- Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- nama wajib pajak; alamat wajib pajak alamat objek pajak; dan
- uraian permohonan.
- fotokopi KTP wajib pajak atau
- Kartu Keluarga yang telah dilegalisir surat kuasa pengurusan permohonan pengenaan 0% BPHTB
- perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB
- surat pernyataan wajib pajak orang pribadi belum pernah memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

Dikutip dari :

www.ortax.org

Kalkulator KPR

Interior Design

  • Kamar Anak

    Dengan jumlah kamar yang mencukupi sebuah...

  • Kitchen Set

    Tampilan dapur yang modern bersisian dengan...

  • Living Room

    Rumah compact yang menawarkan efisiensi dalam...

Berita Terbaru

Hubungi Kami


Klik di sini